By rikasopia310@gmail.com PEKANBARU (KT)– Pemerintah Provinsi Riau memastikan pembangunan Jembatan Selat Akar akan dilaksanakan pada tahun 2026, sementara Jembatan Panglima Sampul direncanakan menyusul pada anggaran perubahan atau tahun berikutnya, seiring keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah.
Kepastian tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, usai pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (21/1/2026).
Bupati Asmar mengungkapkan, sebelumnya Pemkab Kepulauan Meranti telah memperjuangkan penganggaran dua jembatan strategis sekaligus. Jembatan Selat Akar direncanakan dengan anggaran sebesar Rp30 miliar, sementara Jembatan Panglima Sampul sebesar Rp50 miliar.
“Namun, karena adanya efisiensi anggaran yang dihadapi oleh seluruh pemerintah daerah, maka Pemprov Riau baru bisa membangun satu jembatan saja, yakni Jembatan Selat Akar,” kata Asmar.
Meski menyayangkan belum terealisasinya pembangunan Jembatan Panglima Sampul pada tahun ini, Asmar tetap menyatakan optimisme. Ia berharap Pemprov Riau dapat segera mencarikan solusi agar jembatan tersebut tetap dibangun dalam waktu dekat.
“Tadi kita sudah sampaikan ke Ketua DPRD Provinsi Riau, agar Jembatan Panglima Sampul tetap bisa dibangun tahun ini juga lewat APBD Perubahan tahun 2026, atau paling lama 2027,” tegasnya.
Bupati Asmar juga menegaskan, pemerintah daerah memahami betul beban dan kesulitan masyarakat akibat robohnya jembatan yang menjadi akses vital tersebut. Namun di sisi lain, ia mengajak masyarakat untuk turut memahami kondisi keuangan daerah yang terdampak pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami minta masyarakat untuk bersabar dan berdoa. Yang jelas tahun ini, Jembatan Selat Akar harus kita kawal pembangunannya hingga selesai,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan komitmen Pemkab Kepulauan Meranti untuk terus mengawal agar Jembatan Panglima Sampul dapat segera dianggarkan.
“Mudah-mudahan tahun ini di anggaran perubahan, Jembatan Panglima Sampul mendapat alokasi atau paling lama 2027 harus sudah dianggarkan. Akan kami kawal terus,” tegas Asmar.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan dalam mempercepat pembangunan daerah.
“Kami berharap masyarakat Kepulauan Meranti dapat mendoakan perjuangan kami. Apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi dan Bupati merupakan harapan kita bersama untuk membangun Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, mengakui kondisi keuangan daerah saat ini cukup terbatas akibat penurunan dan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kendati demikian, DPRD Provinsi Riau tetap berupaya mencari solusi terbaik.
“Memang harus diakui kondisi APBD kita tahun ini sangat terbatas. Namun kami akan berusaha semaksimal mungkin mencari ruang-ruang anggaran agar kebutuhan masyarakat tetap dapat diakomodir,” kata Kaderismanto.
Ia menambahkan, persoalan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya dua jembatan yang roboh, menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Riau.
“Meranti memiliki jembatan yang sangat mendesak penanganannya karena sudah jatuh dan roboh. Ini akses penting bagi masyarakat, sehingga harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2026,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asmar turut didampingi Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia, ST. (Adv)