By rikasopia310@gmail.com 
BENGKALIS (KT) – Dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2027, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP), Kamis (12/2/2026), di ruang rapat Kepala Bappeda.
Forum ini merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RKPD, sekaligus bertujuan menjaring saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait isu, tema, prioritas, serta arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.
FKP digelar secara daring dan dipandu langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, Rinto, didampingi Sekretaris Bappeda Syahruddin serta para kepala bidang di lingkungan Bappeda.
Sebelum menerima masukan peserta forum, Rinto memaparkan gambaran umum kondisi ekonomi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkalis.
“Pertumbuhan ekonomi Bengkalis selama periode 2020–2025 masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Namun demikian, kontribusi atau share PDRB Bengkalis tetap menjadi yang tertinggi di Provinsi Riau,” jelas Rinto.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Bengkalis menunjukkan tren meningkat pada periode 2021–2023, sempat mengalami penurunan pada 2024, dan kembali meningkat pada Triwulan II Tahun 2025, seiring dengan dinamika pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.
“PDRB riil Bengkalis pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang relatif lambat, sementara peningkatan PDRB nominal lebih dipengaruhi oleh kenaikan harga-harga yang mencapai lebih dari 200 persen,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
Dari sisi struktur perekonomian, Rinto menyebutkan bahwa perekonomian Bengkalis masih didominasi sektor pertambangan.
“Struktur perekonomian Bengkalis dibentuk oleh sektor pertambangan sebesar 58,7 persen, diikuti industri pengolahan 15,49 persen, sektor pertanian 11,86 persen, sektor perdagangan 7,02 persen, dan sektor lainnya sebesar 6,93 persen,” paparnya.
Meski demikian, secara riil sektor pertambangan mengalami penurunan pertumbuhan, sementara sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan menunjukkan tren pertumbuhan yang meningkat sejak 2021 hingga 2024.
Dari sisi kesejahteraan masyarakat, Rinto menyampaikan bahwa kondisi Bengkalis menunjukkan perbaikan.
“Tingkat kemiskinan Bengkalis pada tahun 2025 berada di angka 6,08 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Riau yang sebesar 6,16 persen. Tren kemiskinan juga terus menurun sejak 2021,” ujarnya.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bengkalis terus meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai angka 77,02 pada 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 5,88 persen pada 2024 menjadi 5,32 persen pada 2025.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappeda juga memaparkan visi dan misi Bupati Bengkalis. Visinya Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia. Kemudian, tiga misi pembangunan dan lima program unggulan, antara lain bantuan keuangan desa, beasiswa, jaminan sosial, transportasi antar pulau, dan pelayanan kependudukan berbasis mobile.
Kendati pelaksanaan FKP tahun ini dilakukan dengan pola berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, forum tetap menjadi wadah penyampaian aspirasi dari berbagai pihak. Beragam masukan disampaikan peserta, mulai dari sektor pendidikan, peningkatan pelayanan penyeberangan antar pulau, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, hingga pelibatan program pembangunan yang ramah dan berpihak pada pemenuhan hak anak.
“Seluruh masukan ini akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027,” pungkas Rinto