By rikasopia310@gmail.com 
Sebagai daerah kepulauan yang berada di beranda terdepan negara, Kabupaten Kepulauan Meranti menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Biaya logistik yang tinggi akibat kondisi geografis kepulauan, serta ketergantungan pada dana transfer pusat, menuntut pemerintah daerah untuk memutar otak lebih keras dalam mencari sumber pendapatan alternatif.
Selama ini, diskusi tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali terjebak pada intensifikasi pajak dan retribusi yang membebani masyarakat. Padahal, ada satu “tambang emas” yang sering luput dari perhatian: Manajemen Aset Daerah.
Aset daerah—mulai dari tanah, bangunan, hingga peralatan mesin—seringkali diperlakukan hanya sebagai beban administrasi di neraca keuangan. Padahal, jika dikelola dengan paradigma bisnis modern, aset-aset ini bisa bertransformasi dari pusat biaya (cost center) menjadi pusat pendapatan (revenue center).
Masalah Klasik: Aset “Tidur” dan Manajemen Manual
Tantangan utama pengelolaan aset di Meranti berkelindan dengan tantangan pelayanan publiknya. Berdasarkan observasi lapangan, manajemen administrasi di Meranti masih banyak yang bersifat manual dan tidak terlacak secara real-time. Dalam konteks aset, ini adalah mimpi buruk.
Bayangkan ribuan item aset yang tersebar di pulau-pulau terluar. Tanpa sistem pelacakan digital yang mumpuni, aset-aset ini rentan hilang, diserobot pihak ketiga, atau mangkrak tak terurus. Aset yang “tidur” ini bukan hanya tidak menghasilkan uang, tetapi justru membebani APBD karena biaya pemeliharaan dan penyusutan yang terus berjalan. Kita mengalami apa yang disebut opportunity cost—hilangnya potensi pendapatan karena aset dibiarkan menganggur.
Strategi: Dari Inventarisasi ke Monetisasi
Untuk meningkatkan kinerja fiskal daerah melalui aset, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu melakukan reformasi dalam dua tahap strategis.
Pertama, Transformasi Digital Manajemen Aset.
Belajar dari urgensi integrasi sistem pelayanan publik seperti “E-Aspirasi” untuk mengatasi kendala jarak, pendekatan serupa harus diterapkan pada aset. Pemkab harus segera melakukan sensus aset berbasis GIS (Geographic Information System).
Setiap jengkal tanah dan bangunan milik Pemda harus dipetakan koordinatnya dan diinput ke dalam database digital. Ini akan menutup celah kebocoran aset dan memberikan kepastian hukum (legal audit). Transparansi data adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan investor. Kita tidak bisa mengoptimalkan apa yang tidak kita ketahui keberadaannya.
Kedua, Monetisasi Aset Melalui Kemitraan.
Setelah aset terdata dan legalitasnya jelas (“clean and clear”), langkah selanjutnya adalah highest and best use analysis. Aset strategis tidak boleh dibiarkan kosong. Tanah-tanah Pemda di lokasi strategis atau dekat pelabuhan harus dikerjasamakan.
Meranti tidak perlu mengelola semuanya sendiri. Skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP) atau Bangun Guna Serah (BGS) dengan pihak swasta bisa menjadi solusi. Misalnya, lahan tidur diubah menjadi kawasan pergudangan logistik atau pusat niaga. Dengan cara ini, Pemda mendapatkan pendapatan tetap (kontribusi tetap) dan pembagian keuntungan (profit sharing) tanpa harus mengeluarkan APBD untuk pembangunan fisik.
Menuju Kemandirian Fiskal
Sudah saatnya paradigma birokratis dalam pengelolaan aset ditinggalkan dan diganti dengan paradigma entrepreneur. Aset daerah adalah modal kerja, bukan sekadar barang inventaris.
Jika strategi ini dijalankan dengan konsisten—didukung oleh penguatan etika SDM agar tidak ada konflik kepentingan dalam pemanfaatan aset maka aset daerah bisa menjadi penyumbang PAD yang signifikan.
Dengan optimalisasi manajemen aset, Kepulauan Meranti tidak hanya akan meningkatkan kinerja fiskalnya, tetapi juga membuktikan bahwa keterbatasan geografis bukanlah penghalang untuk mencapai kemandirian ekonomi. Jangan biarkan aset kita “tidur” sementara kebutuhan pembangunan terus mendesak.
: Agusni
(Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau, Keuangan Publik & Adm Perpajakan)