By rikasopia310@gmail.com 
BENGKALIS (KT)- Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng) terus berupaya meningkatkan kompetensi dosen, mahasiswa, hingga pelaku UMKM melalui berbagai workshop.
Kali ini, dosen dan mahasiswa jurusan Akuntansi Keuangan Publik menggagas workshop bertajuk “Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Prioritas Anggaran Sebagai Instrumen Mewujudkan Good Governance Daerah”.
Kegiatan yang berlangsung Kamis (11/9/2025) di Ruang Rapat Zahari Lantai II Kantor Bappeda Bengkalis itu menghadirkan Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, Rinto SE, M.Si, sebagai narasumber utama. Turut hadir mantan Kepala Bappeda, H Imam Hakim M.Si, yang kini menjadi dosen di IAIN Datuk Laksamana Bengkalis dan sejumlah perguruan tinggi lainnya.
Dalam pemaparannya, Rinto menjelaskan tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perbedaan urusan pemerintah pusat dan daerah. Ia juga memaparkan siklus pembangunan daerah dan siklus perencanaan tahunan pemerintah daerah.
“Proses penyusunan APBD itu berjalan selama 13 bulan. Mulai Desember pembahasan persiapan penyusunan, Januari Musrenbang Kecamatan, Februari Forum Perangkat Daerah, Maret Musrenbang Kabupaten, April Musrenbang Provinsi, hingga Desember penetapan Perda APBD serta penyusunan DPA-PD. Setelah itu masuk pelaksanaan APBD sepanjang tahun berikutnya,” jelas Rinto.
Selain tahapan teknis, Rinto juga menguraikan pendekatan perencanaan pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Antara lain pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta kombinasi atas-bawah dan bawah-atas.
“Pendekatan ini kemudian dipadukan dengan pendekatan tematik-holistik, integratif, dan spasial sebagaimana diatur dalam pasal 9,” tambahnya.
Tak hanya itu, Rinto juga mengupas kaidah perumusan kebijakan, forum konsultasi publik, hingga sistematika penyusunan RKPD Kabupaten/Kota. Ia menegaskan pentingnya integrasi perencanaan dan penganggaran sebagai dasar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Workshop ini diikuti puluhan mahasiswa dan dosen Polbeng. Mereka antusias mengikuti diskusi dan pemaparan materi yang dinilai sangat relevan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Infotorial)